Minggu, 29 September 2019

Makalah Kesenjangan Sosial


BAB  I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Makalah ini kami tujukan khususnya untuk kalangan remaja, pelajar dan generasi muda yang tidak lain adalah sebagai generasi penerus bangsa agar kita semua mengenal akan ketimpangan yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi kehidupan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Kami membuat makalah ini karena prihatin akan kondisi ketimpangan yang sangat mencolok dan berdampak buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kami berharap agar para generasi muda Indonesia termotivasi untuk membangun negri ini dengan baik agar dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi di bidang apapun setelah membaca makalah ini.

1.2 Rumusan Masalah
1)      Apa yang dimaksud ketimpangan sosial ?
2)      Apa saja factor yang mempengaruhi ketimpangan sosial ekonomi ?
3)      Apa dampak yang akan ditimbulkan oleh ketimpangan sosial ekonomi ?
4)      Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan sosial ekonomi ?
5)      Apa Yang dimaksud kesenjangan sosial?
6)      Apa Saja Faktor-faktor kesenjangan sosial?

1.3 Tujuan Penulisan
1)      Sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan.
2)      Sebagai informasi untuk mengetahui akibat dan dampak ketimpangan sosial di bidang ekonomi serta mengetahui langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

1.4 Metode Penulisan
Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah dengan menggunakan tinjauan dari beberapa sumber yang berkompeten dalam permasalahan ketimpangan sosial.

1.5 Manfaat penulisan
Manfaat penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang ketimpangan sosial di bidang ekonomi dan mencari pemecahan masalah atau solusi untuk mengurangi ketimpangan sosial tersebut.



BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Definisi Ketimpangan Sosial
  Ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidak-adilan yang terjadi pada proses pembangunan. Ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi, sedangkan ketimpangan sosial ekonomi adalah ketidakseimbangan diantara masyarakat dalam sektor ekonomi. Ketimpangan atau kesenjangan mengacu pada persebaran ukuran ekonomi antar individu masyarakat, antar kelompok masyarakat, dan bisa juga antarnegara. kekayaan, pendapatan, dan konsumsi adalah indikator untuk mengukur ketimpangan sosial ekonomi.     Sementara itu, masalah ketimpangan sosial ekonomi biasanya berkutat pada masalah kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan, seperti ketimpangan sosial lainnya, ketimpangan sosial ekonomi juga termasuk ke dalam masalah sosial. Sebab, ketimpangan ini mengakibatkan kerugian kepada setiap lapisan masyarakat yang ada di suatu negara, termasuk Indonesia.
  Menurut Andrian of Chaniago, ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dimana pemerintah cenderung mementingkan aspek ekonomi dalam pembangunan dibanding dengan aspek sosial. Ketimpangan sosial dianggap sebagai masalah sosial masalah ini dialami dan dirasakan seluruh aspek masyarakat, dimana ketimpangan sosial ini terbentuk oleh ketidakadilan.

2.2 Faktor penyebab Ketimpangan Sosial Ekonomi
Secara umum, ketimpangan sosial, khususnya ekonomi dipengarhi oleh dua faktor, yaitu:
a.       Faktor Internal: faktor ketimpangan sosial ini ada di dalam diri masyarakat, tertama menyangkut kualitas yang ada di dalam diri, seperti tingkat pendidikan, kecerdasan, kesehatan, dan lain sebagainya.
b.      Faktor Eksternal: faktor ketimpangan sosial ini berada di luar diri seseorang. Faktor ini muncul dari kebijakan atau birokrasi pemerintah yang mengekang atau mengucilkan satu pihak tertentu. Faktor eksternal bisa menimbulkan kemiskinan struktural.
Ketimpangan sosial ekonomi dapat terjadi karena beberapa faktor. Berikut ini beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial ekonomi yang ada di Indonesia:
1)      Kebijakan Pemerintah yang Tidak Adil
Kebijakan pemerintah yang tidak adil menyebabkan sejumlah ketimpangan sosial ekonomi. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi adalah kebijakan pembangunan negara. Dalam masalah pembangunan, pemerintah seringkali terlalu fokus membangun daerah perkotaan atau beberapa pulau besar seperti Jawa dan Sumatera. Hal ini dikarenakan pemerintah masih menganggap daerah-daerah tersebut berpotensi sangat tinggi dan dapat menghasilkan pemasukan yang tinggi bagi negara. Selain itu, ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola pulau-pulau Indonesia yang banyak membuat mereka lebih fokus mengurus perkotaan atau pulau-pulau besar di Indonesia.
Ini mengakibatkan ketimpangan sosial ekonomi antara daerah perkotaan dengan daerah terpencil. Daerah perkotaan atau pulau besar yang mengalami pembangunan pesat akan memperoleh fasilitas memadai, pendapatan yang tinggi, serta kesejahteraan penduduk yang lebih baik. Ini berbeda dengan daerah terpencil yang kondisinya tertinggal dan membuat fasilitas yang didapat tidak memadai, pendapatan daerah yang rendah, serta kesejahteraan penduduk yang memprihatinkan. Kemiskinan akan dapat dijumpai di daerah terpencil. Bila dibiarkan, maka akan terjadi kecemburuan sosial antara daerah terpencil dengan daerah yang lebih maju.

2)      Persebaran Penduduk
Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk juga mempengaruhi ketimpangan sosial ekonomi. Di Indonesia, persebaran penduduk masih tidak begitu merata. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya penduduk yang menghuni Pulau Jawa dibanding pulau-pulau lainnya. Anggapan bahwa Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan berpotensi tinggi membuat sejumlah penduduk bermigrasi ke pulau ini.
Selain itu, faktor pembangunan yang tidak merata juga mengakibatkan penduduk daerah terpencil pindah ke Pulau Jawa karena pulau tersebut dianggap lebih maju dibanding daerah asal mereka.. Akibatnya, terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau terpencil. Pulau Jawa akan mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding pulau lainnya.

3)      Kualitas Diri Masyarakat
Pembangunan yang tidak merata membuat fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai tidak dapat dinikmati sejumlah daerah. Akibatnya, tidak semua masyarakat mempunyai kualitas diri yang baik. Kualitas diri ini berpengaruh terhadap kualitas kerja mereka. Semakin tinggi kualitas diri mereka, maka semakin tinggi pula peluang kerja dan kesejahteraan hidup yang didapat.
Selain itu, sifat malas penduduk tertentu juga berpengaruh terhadap kualitas diri masyarakat. Sifat malas akan mengakibatkan masyarakat enggan menerima perubahan dan enggan untuk belajar meningkatkan kualitas dirinya. Bila dibiarkan, maka masyarakat akan semakin tertinggal kualitas dirinya. Masalah kualitas diri ini juga menjadi salah satu masalah negara berkembang, termasuk Indonesia.

4)      Lapangan Pekerjaan
Lapangan pekerjaan yang sedikit hanya mampu menampung angkatan kerja dengan jumlah yang sedikit. Hal ini akan mengakibatkan ketimpangan sosial ekonomi antara angkatan kerja yang telah bekerja dengan angkatan kerja yang belum bekerja.
Secara ekonomi, angkatan kerja akan berpotensi meraih pendapatan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik dibanding angkatan kerja yang masih menganggur. Jika tidak diatasi, angkatan kerja yang menganggur akan semakin sedikit dan membuat perekonomian negara semakin rapuh. Meningkatkan lapangan pekerjaan bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan ini.
Selain itu, cara mengatasi masalah pengangguran juga harus dilakukan dalam menangani ketimpangan sosial ekonomi ini.


5)      Kemiskinan
Kemiskinan membuat masyarakat sulit mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak, sehingga masyarakat yang mengalami kemiskinan akan mengalami ketimpangan sosial ekonomi dengan masyarakat yang lebih kaya. Kemiskinan bisa disebabkan oleh kualitas pribadi yang rendah serta sikap malas yang diidap masyarakat. Kemiskinan juga dapat terjadi karena pengaruh struktur sosial yang juga disebut sebagai kemiskinan struktural.
Secara umum, kemiskinan mempunyai bermacam-macam ciri, yaitu:
         Angka kematian yang diri.
         Tingkat kesehatan yang rendah.
         Tingkat pendidikan yang rendah.
         Memiliki mata pencaharian yang berpenghasilan rendah.
         Mempunyai sikap tidak menerima perubahan.
Kemiskinan struktural mempunyai macam-macam golongan,   yaitu:
         Kaum petani yang tidak mempunyai lahan sendiri.
         Petani yang mempunyai lahan sendiri namun lahannya begitu kecil.
         Para buruh yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang baik serta tidak terlatih.
         Pengusaha yang tidak mempunyai modal dan fasilitas dari pemerintah.

6)      Globalisasi
Ketimpangan sosial ekonomi  akibat globalisasi bisa disebabkan oleh sikap masyarakat terhadap globalisasi. Jika masyarakat mampu beradaptasi terhadap globlisasi, maka mereka mampu bertahan hidup lebih lama serta kesejahteraan ekonomi mereka relatif lebih tinggi.        Sebaliknya, jika tidak mampu beradaptasi terhadap globalisasi, masyarakat akan makin tertinggal dan kesejahteraan eknominya akan jauh lebih rendah.

7)      Teknologi
Sama seperti globalisasi, pemanfaatan teknologi juga berpengaruh terhadap ketimpangan sosial ekonomi. Jika mampu memanfaatkan teknologi secara optimal, maka masyarakat akan mampu bertahan hidup dan kesejahteraan ekonominya pun akan membaik. Sebaliknya, kegagalan memanfaatkan teknologi akan merugikan masyarakat dan kesejahteraan ekonominya pun akan menurun.

8)      Letak Geografis
Pengaruh letak geografis juga dapat mempengaruhi ketimpangan sosial ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari kemajuan ekonomis masyarakat di daerah dataran tinggi dengan dataran rendah.
Secara ekonomi, daerah dataran tinggi akan meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena pembangunan di daerah tersebut cukup pesat dan fasilitas pendidikan dan kesehatannya pun terbilang memadai.


9)      Pendapatan
Sebenarnya, pendapatan bukanlah suatu hal yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi. Itu pun dengan catatan bahwa pendapatan yang diterima harus sesuai dengan bidang pekerjaan, tingkat kesulitan, kualitas, serta kinerja dari tenaga kerja. Jika tidak sesuai dengan hal tersebut, maka ketimpangan sosial ekonomi pasti akan terjadi. Gaji buruh dan guru yang kecil adalah contoh ketimpangan yang disebabkan oleh faktor ini. Bila dilihat dari tingkat kesulitan dan kualitas dari tenaga kerja, gaji yang diterima dari dua profesi itu bisa lebih layak lagi.
10)  Tingkat Kekayaan                                                                         
Faktor ini merupakan akumulasi dari faktor-faktor sebelumnya, seperti lapangan kerja, kemiskinan, kualitas diri, dan pendapatan. Tingkat kekayaan di Indonesia begitu timpang antara orang kaya dan orang miskin, baik dari segi pendapatan maupun perlakuan dari masyarakat.      Khusus segi pengakuan, orang yang meraup pendapatan tinggi akan diperlakukan lebih layak ketimbang orang berpendapatan rendah. Hal tersebut tentu merupakan suatu tindakan diskriminasi terhadap orang berpendapatan rendah. Kecemburuan sosial juga akan timbul di dalam diri orang yang berpendapatan rendah. Lebih parahnya, kecemburuan tersebut bisa memicu tindak kejahatan yang merugikan orang berpendapatan tinggi dan tidak jarang juga merugikan negara.

Selain 10 faktor di atas, masih ada beberapa faktor ketimpangan sosial di Indonesia yang dilansir dari laman Oxam, yaitu:
         Fundamentalisme pasar yang mendorong orang kaya untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan besar dari pertumbuhan ekonomi negara.
         Tingginya political capture. Istilah political capture ini merupakan istilah yang merujuk pada kemampuan orang kaya yang dapat merubah aturan hukum, sehingga aturan tersebut dapat menguntungkan mereka.
         Adanya ketidaksetaraan gender.
         Upah murah yang diterima tenaga kerja yang membuat mereka sulit terlepas dari jerat kemiskinan.
         Sistem perpajakan yang gagal dalam memainkan peran pentingnya sebagai pendistribusi kekayaan bagi masyarakat.

11)  Kualifikasi tenaga kerja yang minim
Kualifikasi tenaga kerja yang terbatas membuat suatu Indonesia sulit untuk berkembang. Oleh sebab itu diperlukan sarana yang dapat meningkatkan kualifikasi seorang tenaga kerja seperti membuka pelatihan kerja serta memberikan kesempatan untuk  para pekerja untuk berkarya dan berinovasi agar dapat menghasilkan suatu ide atau buah pikiran yang baru yang dapat menghasilkan keuntungan ataupun hasil.

12)  Kurangnya tenaga ahli
Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan memiliki potensi akan sumber daya alam yang sangat besar, tetapi hambatan teknologi ataupun tenaga ahli yang kurang maka Indonesia belum bisa memaksimalkan pengunan sumber daya alam untuk menghasilkan keuntungan dan memakmurkan kehidupan rakyat Indonesia.


13)  Ketidakstabilan antara tingkat natalitas dan mortalitas serta  migrasi penduduk
Natalitas adalah tingkat kelahiran penduduk sedangkan mortalitas adalah tingkat kematian penduduk. Ketidakstabilan natalitas dan mortalitas dapat menyebabkan suatu negara sulit untuk mengawasi penduduknya dan migrasi penduduk yang salah dapat menyebabkan suatu daerah tempat yang sudah padat semakin padat dan tempat yang sepi malah ditinggalin penduduknya, hal tersebut dapat menyebabkan persebaran penduduk yang tidak merata dan dapat menimbulkan terjadi ketimpangan di bidang ekonomi dan dapat membuat pangan di daerah/ tempat tersebut semakin langka. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk terus mengawasi persebaran penduduk serta tingkat kelahiran dan kematian penduduk.

2.3 Dampak yang ditimbulkan oleh ketimpangan sosial ekonomi
Kesenangan sosial ekonomi menimbulkan sejumlah dampak,   yaitu:
2.3.1 Dampak Positif :
         Mendorong wilayah yang tertinggal untuk meningkatkan kualitas diri dan mampu bersaing dengan daerah yang lebih maju.
         Meningkatkan upaya untuk mendapat kesejahteraan ekonomi yang tinggi.
2.3.2 Dampak Negatif :
         Adanya kecemburuan sosial.
         Adanya diskriminasi terhadap pihak yang tersisihkan.
         Melemahkan stabilitas dan solidaritas masyarakat
         Kriminalitas dan Kemiskinan
Kriminalitas adalah tindak kriminal segala sesuatu yang mellangar hukum atau sebuah tindak kejahatan, sedangkan kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian,pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan merupakan awal mulanya terjadinya kriminalitas.
         Tingkat kemakmuran masyarakat berkurang

2.4 Upaya Mengatasinya
2.4.1 Upaya Umum
Masalah sosial ekonomi mesti diatasi dengan sejumlah cara, diantaranya:
         Memperbaiki kualitas penduduk.
         Meningkatkan kualitas kesehatan, baik dari segi fasilitas maupun pelayanan.
         Melakukan pemberdayan masyarakat yang berbasis ekonomi.
         Mengadakan transmigrasi.
         Melakukan pemerataan pembangunan.
         Mengadakan pelatihan manajerial di daerah terpencil.
         Menciptakan peluang kerja yang luas.
         Melatih kewirausahaan serta memberikan modal.

2.4.2 Upaya Pemerintah
1)      Pemberantasan Kekurangan Gizi atau Stunting
Pemerintah Indonesia berupaya memberantas kekurangan gizi yang banyak terjadi, terutama didaerah terpencil dengan pembangunan yang kurang maju. Kekurangan gizi dianggap memperparah kondisi kemiskinan sebagai salah satu contoh masalah ketimpangan sosial di masyarakat yang harus segera diatasi atau diturunkan. Kasus kekurangan gizi paling tinggi di Indonesia sendiri tercatat terjadi pada daerah Indonesia bagian timur sehingga diperlukan perhatian yang lebih dan khusus.

2)      Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran
Pembangunan dan kondisi ekonomi yang tidak merata menyebabkan masih banyaknya warga yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat terutama karena adanya daerah atau masyarakat yang kekurangan bantuan namun justru belum tersentuk bantuan yang ada.

3)      Peningkatan Peluang Pekerjaan
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang dapat dibilang sudah cukup baik dan maju, namun pertumbuhan ekonomi seharusnya didukung dengan adanya peningkatan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran. Pemerintah berupaya menyediakan pelatihan dan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan peningkatan keterampilan serta kualitas sumberdaya manusia secara merata. Tujuannya adalah untuk mengurangi adanya ketimpangan sosial di masyarakat karena tingkat pengangguran yang tinggi.

4)      Menurunkan Ketimpangan Kekayaan
Upaya ini dilakukan dengan pengaturan ulang pajak penghasilan dimana di Indonesia masih didominasi oleh kalangan pekerja. Sedangkan sebenarnya penghasilan pribadi seperti pengusaha, pemilik modal, dan yang lainnya memiliki kewajiban pajak yang lebih besar dibanding pekerja, namun pelaksanaannya belum optimal. Kondisi ini yang akhirnya menciptakan adanya kesenjangan sosial.

5)      Menciptakan Wirausaha secara Massal
Selain dengan menciptakan lapangan kerja baru, keadaan kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan upaya menciptakan wirausaha secara massal. Penciptaan wirausaha secara masal.

6)      Memberantas korupsi dengan hukuman yang berat
Korupsi masih merupakan masalah terpenting yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia karena pemberantasan korupsi di Indonesia masih 36% dari 100%. Korupsi menyebabkan banyak masyarakat yang kurang mampu, hidup semakin melarat. Seharusnya mereka mendapat bantuan dari pemerintah, tetapi tidak karena uang yang diberikan oleh pemerintah yang digunakan untuk subsidi dikorupsi oleh pejabat atau badan negara yang serakah. Oleh karena itu Pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang lebih keras lagi seperti hukuman mati bagi koruptor yang merugikan negara. Undang Undang yang mengatur Tindak Pidana Korupsi perlu direvisi menjadi lebih berat hukumannya agar dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor.

7)      Membuka lapangan kerja padat karya
Padat karya merupakan kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga mesin. Tujuan utama dari progam padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga keluarga miskin atau kurang mampu yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Dengan adanya progam padat karya maka tingkat kesenjangan dan pengangguran dapat dikurangi.

8)      Penyaluran bantuan melalui subsidi
Penyaluran bantuan semacam ini dapat meringankan serta membantu masyarakat yang kurang mampu untuk tetap menjaga kelangsungan hidup, seperti contohnya Perum Bulog menyalurkan bantuan raskin terhadap masyarakat yang kurang mampu dengan menjual beras dengan harga yang murah dan dapat dijangkau oleh mereka.
Selain itu, penyaluran subsidi pun harus dilakukan untuk pekerja/ buruh dengan gaji minimum, seperti contohnya pemberian subsidi BBM. Penyaluran bantuan ini dapat menekan angka ketimpangan sosial yang terjadi.

2.5 Pengertian Kesenjangan Sosial
Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat  yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Dalam hal kesenjangan sosial sangatlah mencolok dari berbagai aspek misalnya dalam aspek keadilanpun bisa terjadi. Antara orang kaya dan miskin sangatlah dibedakan dalam aspek apapun, orang desa yang merantau dikotapun ikut terkena dampak dari hal ini, memang benar kalau dikatakan bahwa “ Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”. Adanya ketidak pedulian terhadap sesama ini dikarenakan adanya kesenjangan yang terlalu mencolok antara yang “kaya” dan yang “miskin”. Banyak orang kaya yang memandang rendah kepada golongan bawah, apalagi jika ia miskin dan juga kotor, jangankan menolong, sekedar melihatpun mereka enggan.
Disaat banyak anak-anak jalanan yang tak punya tempat tinggal dan tidur dijalanan, namun masih banyak orang yang berleha-leha tidur di hotel berbintang , banyak orang diluar sana yang kelaparan dan tidak bisa memberi makan untuk anak-anaknya tapi lebih banyak pula orang kaya sedang asyik menyantap berbagai makanan enak yang harganya selangit. Disaat banyak orang-orang miskin kedinginan karena pakaian yang tidak layak mereka pakai, namun banyak orang kaya yang berlebihan membeli pakaian bahkan tak jarang yang memesan baju dari para designer seharga 250.000 juta, dengan harga sebanyak itu seharusnya sudah dapat memberi makan orang-orang miskin yang kelaparan.
Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan masalah yang seperti ini, pembukaan UUD 45 bahkan telah memberi amanat kepada pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, harusnya orang-orang yang berada di pemerintahan lebih serius untuk memikirkan kepentingan bangsa yang memang sudah menjadi tanggung jawab mereka, tapi dari kasus-kasus yang sekarang ini tentang para anggota pemerintahan yang melakukan korupsi dapat menunjukan bahwa tidak sedikit dari mereka masih memikirkan kepentingannya masing-masing, uang dan biaya yang seharusnya untuk kemakmuran masyarakat dimakan oleh mereka sendiri. Kalaupun pada akhirnya mereka mendapatkan hukuman itu bukanlah “hukuman” yang sebenarnya, banyak dari mereka masih tetap hidup mewah walaupun mereka dalam kurungan penjara yang seharusnya memebuat mereka jera.
Kemiskian memang bukan hanya menjadi masalah di negara Indonesia saja, bahkan negara manapun masih sibuk menuntaskan masalah yang satu ini. Kemiskinan memang selayaknya tidak diperdebatkan tetapi diselesaikan. Akan tetapi kami yakin : “du chocs des opinion jaillit la verite”. “ Dengan benturan sebuah opini maka akan munculah suatu kebenaran “. Dengan kebenaran maka keadilan ditegakkan, dan apabila keadilan ditegakkan kesejateraan bukan lagi menjadi sebuah impian akan tetapi akan menjadi sebuah kenyataan.
Menurut Robert Chambers bahwa inti kemiskinan terletak pada kondisi yang disebut deprivation trap atau perangkap kemiskinan. Perangkap itu terdiri dari :
a.       Kemiskinan itu sendiri
b.      Kelemahan fisik
c.       Keterasingan atau kadar isolasi
d.      Kerentaan
e.       Ketidakberdayaan
Semua unsur itu terkait satu sama lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar – benar berbahaya dan mematikan, serta mempersulit rakyat miskin untuk bangkit dari kemiskinannya.
Faktor – faktor internal dan eksternal orang miskin pun semakin membuat kehidupan yang mereka jalani semakin sulit. Adapun faktor internal orang miskin diantaranya : tingkat pendidikan yang rendah, kebodohan, sikap apatis orang miskin terhadap segala kebijakan pemerintah, dll. Dan inilah ( factor internal ) yang selama ini dijadikan salah satu alasan pemerintah, mengapa kemiskinan sulit dituntaskan. Sebetulnya masih ada faktor eksternal yang seharusnya pemerintah juga memperhatikan dan mencermati, yang kami anggap juga tak kalah menyulitkan bagi orang miskin. Adapun faktor eksternal diantaranya pembangunan yang selama ini tidak berpihak kepada orang miskin, distribusi pendapatan negara yang tidak merata, penggusuran dengan / tanpa kompensasi, kesenjangan sosial – ekonomi. Inilah salah satu wujud kesenjangan sosial – ekonomi yang sudah sangat parah.
Kemiskinan menjadi foktor terbesar kesengjangan sosial yang menjadi momok dalam kehidupan masyarakat. Saat melihat berita pagi ini tentang kemewahan sebuah penjara para pejabat dan koruptor-koruptor, serta orang-orang memiliki banyak uang, sungguh membuat saya cukup terkejut. Bagaimana tidak? Penjara yang seharusnya menjadi tempat hukuman bagi mereka yang bersalah, serta menjadi tempat untuk merenungi kesalahannya, dijadikan tempat tinggal yang mewah, layaknya sebuah hotel berbintang 5 atau bahkan sebuah apartemen mewah. Hal ini sungguh ironi. Disaat rakyat negeri ini masih berjuang agar kemiskinan di negeri kita bisa lebih menyusut, para lakon di atas malahan hidup bermewah-mewahan di dalam penjara. Sebagai contoh, seorang pencuri ayam atau jemuran akan mendapatkan hukuman dari masyarakat, yaitu dengan dipukuli beramai-ramai, sementara saat masuk penjara, mereka juga mendapatkan siksaan dari para sipir penjara. Namun, seorang koruptor yang mencuri miliaran rupiah uang negara, bisa hidup bermewah-mewahan serta mendapatkan pelayanan khusus yang cukup istimewa dari pihak penjara tersebut. Apalagi kalau bukan uang yang menjadi hal yang paling utama? Bagi mereka, uang bisa membeli apapun. Bahkan bisa membeli hukum sekalipun. Namun, bagi rakyat kecil yang tidak memiliki uang, mereka hanya bisa pasrah menerima hukuman yang diterimanya.
Kesenjangan sosial seperti inilah yang selalu menjadi momok dan juga penyakit di negara kita ini.

2.6 Fator-Faktor Kesenjangan Sosial
Kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia diakibatkan beberapa hal yaitu :
a. Kemiskinan
Menurut Lewis (1983), budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cendrung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi:
(1)             Sistem ekonomi uang, buruh upah dan sistem produksi untuk  keuntungan
(2)             tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi  tenaga tak terampil
(3)             rendahnya upah buruh
(4)             tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisiasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah
(5)             sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral, dan
(6)             kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertical, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.
Budaya kemiskinan bukanlah hanya merupakan adaptasi terhadap seperangkat syarat-syarat obyektif dari masyarakat yang lebih luas, sekali budaya tersebut sudah tumbuh, ia cendrung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melaui pengaruhnya terhadap anak-anak. Budaya kemiskinan cendrung berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan sosial yang berlapis-lapis rusak atau berganti, Budaya kemiskinan juga merupakan akibat penjajahan yakni struktur ekonomi dan sosial pribumi didobrak, sedangkan status golongan pribumi tetap dipertahankan rendah, juga dapat tumbuh dalam proses penghapusan suku. Budaya kemiskinan cendrung dimiliki oleh masyarakat serta sosial yang lebih rendah, masyarakat terasing, dan warga korban yang berasal dari buruh tani yang tidak memiliki tanah.
Menurut Parker Seymour dan Robert J. Kleiner (1983) formulasi kebudayaan kemiskinan mencakup pengertian bahwa semua orang yang terlibat dalam situasi tersebut memiliki aspirasi-aspirasi yang rendah sebagai salah satu bentuk adaptasi yang realistis.
Beberapa ciri kebudayaan kemiskinan adalah :
(1)   Fatalisme,
(2)   Rendahnya tingkat aspirasi,
(3)   Rendahnya kemauan mengejar sasaran,
(4)   Kurang melihat kemajuan pribadi ,
(5)   Perasaan ketidak berdayaan/ketidakmampuan,
(6)   Perasaan untuk selalu gagal,
(7)   Perasaan menilai diri sendiri negatif,
(8)   Pilihan sebagai posisi pekerja kasar, dan
(9)   Tingkat kompromis yang menyedihkan.
Berkaitan dengan budaya sebagai fungsi adaptasi, maka suatu usaha yang
sungguh-sungguh untuk mengubah nilai-nilai yang tidak diinginkan ini menuju ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai golongan kelas menengah, dengan menggunakan metode-metode psikiater kesejahteraan sosial-pendidikan tanpa lebih dahulu (ataupun secara bersamaan) berusaha untuk secara berarti mengubah kenyataan kenyataan struktur sosial (pendapatan, pekerjaan, perumahan, dan pola-pola kebudayaan membatasi lingkup partisipasi sosial dan peyaluran kekuatan sosial) akan cendrung gagal. Budaya kemiskinan bukannya berasal dari kebodohan, melainkan justru berfungsi bagi penyesuaian diri.
Kemiskinan struktural menurut Selo Sumarjan (1980) adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan strukturl adalah suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber pada struktur sosial, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

b. Lapangan Pekerjaan
Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, sedangan perekonomian menjadi fartor terjadinya kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan pengangguran yang sangat besar di Indonesia dan merupakan pekerjaan bagi pemerintah saat ini.

2.7 Pemecahan dan Solusi Kesenjangan Sosial Di Indonesia
Indonesia merupakan negara yang besar dan salah satu negara yang memiliki kepulauan yang banyak serta letaknya berjauhan. Kesenjangan sosial sangatlah mungkin terjadi di Indonesia karena banyak daerah-daerah terpencil yang terisolir dari keramaian. Dan Indonesia adalah suatu negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi, di dunia Indonesia masuk dalam 5 besar negara terkorup. Sebenarnya Indonesia mampu menjadi negara yang maju dan menjadi negara yang mampu menyejahterakan masyarakatnya. Kerana Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan melimpah tetapi kenapa masih terjadi kesenjangan sosial yang sangat mencolok. Ini menjadi pertanyaan besar yang perlu adanya jawaban dan titik terang. Dalam hal ini merupakan tugas bagi pemerintah sekarang,bagaimana lebih menyejahterakan masyarakat serta meminimalis kesenjangan sosisal. Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemecahan kesenjangan sosial yang terjadidi masyarakat.


BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Masalah ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia sangat sulit dipecahkan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi negara-negara berkembang pun menghadapi masalah serupa. Masalah ini ada yang berdampak positif dan negatif. Dampak positif ketimpangan sosial ekonomi adalah mendorong adanya persaingan antar individu, sedangkan dampak negatifnya adalah dapat membuat kemiskinan serta kriminalitas.
Upaya mengurangi ketimpangan sosial di bidang ekonomi dapat dilakukan dengan beberapa cara yang efektif seperti memberikan bantuan/ subsidi pada masyarakat kurang mampu, membuka lapangan kerja dan memberantas korupsi. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Indonesia.
Selain itu, upaya mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia dapat terealisasi dengan adanya pendidikan yang baik dan teknologi yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi sosialisasi dan pendidikan untuk masyarakat Indonesia agar mereka dapat mengubah  pola pikir ( mindset) mereka menjadi lebih kritis lagi

3.2 Saran
Dalam menghadapi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia pada zaman globalisasi, diperlukan usaha yang lebih kreatif, inovatif dan eksploratif.
Selain itu, diperlukan kesadaran masyarakat unuk berubah dan dukungan atau bantuan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu melalui pendidikan dan progam padat karya. Dengan adanya program padat karya, pemerintah bisa memberikan pelatihan dan pengajaran serta pekerjaan untuk masyarakat yang kurang mampu, ini merupakan salah satu cara yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat (SDM) dalam pengetahuan, wawasan, skill, dan moralitas









DAFTAR PUSTAKA

         http://catatankuliahfethamrin.blogspot.co.id/2013/01/makalah-tentang-kemiskinan-dan.html
         https://materiips.com/faktor-ketimpangan-sosial
         https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
         https://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas/
         http://giovanishandika05.blogspot.com/
         https://yustinasusi.wordpress.com/2015/09/25/ketimpangan-sosial/
         Soetomo.2008.Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Makalah Renang

BAB I  Pendahuluan  1.1. Dasar Pembuatan makalah ini tentang bidang olahraga “renang” yang dibuat untuk memenuhi tugas Pendidikan J...